fbpx About Us TeknoGeng

Ketika Pemerintah Mulai Serius Berantas Truk ODOL

Ketika Pemerintah Mulai Serius Berantas Truk ODOL

Serangkaian kecelakaan yang terjadi ternyata hampir selalu melibatkan kendaraan bermuatan atau truk sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak sekali korban jiwa yang harus terenggut nyawanya akibat kecelakaan-kecelakaan tersebut.

Layaknya sebuah wabah, justru angka kecelakaan tersebut semakin meningkat. Dan kecelakaan-kecelakaan tersebut rata-rata melibatkan truk-truk over dimmension overloading (ODOL).

Banyak sekali faktor penyebab kecelakaan tersebut, seperti muatan berlebih, rem blong, hingga human Error.

Melihat hal tersebut, pemerintah melalui dinas perhubungan bekerjasama dengan kepolisian, mulai memperhatikan akan hal ini. Mereka kini menunjukkan komitmennya untuk memberantas keberadaan truk-truk ODOL tersebut.

Ada beberapa tindakan yang akan dilakukan untuk menekan keberadaan truk-truk tadi. Pertama, pemerintah akan melarang truk ODOL untuk memasuki jalan tol mulai tahun 2020 mendatang.

Nantinya setiap pintu gerbang tol akan dipasang alat pendeteksi berat muatan bernama Weight In Motion (WIM). Apabila terdeteksi melebihi kapasitas, maka truk akan disuruh untuk putar balik dan dikenakan sanksi tilang.

Hasil gambar untuk truk
picture : Kumparan

Rencananya di tahun 2020 dari BPJT, termasuk Jasa Marga, akan mendeklarasikan bahwa 2020 jalan tol bebas ODOL,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Tindakan Kedua, yakni pemerintah akan memberlakukan sanksi pidana bagi oknum truk ODOL yang membandel. Hal ini dilakukan supaya ada efek jera yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 277.

Isinya sebagai berikut :

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dan tindakan yang ketiga yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah yakni membatasi usia truk. Perlu Anda ketahui bahwasannya pembatasan usia truk belum berjalan efektif di Indonesia. Sehingga tak heran apabila kita sering menjumpai truk-truk yang kondisinya tak layak dijalanan.

Sebenarnya regulasi ini sudah lama ingin diterapkan. Namun sayangnya kondisi perekonomian Indonesia yang fluktuatif membuat hal tersebut akhirnya tertunda. “Tapi karena kondisi saat itu, menyangkut masalah ekonomi belum begtu bagus, tidak jadi dinormakan di UU 22.”

Namun dikarenakan kondisi yang terjadi saat ini, Kemenhub akan segera melakukan pengkajian untuk melaksanakan regulasi tersebut.

Kita hanya berharap, apapun yang dilakukan pemerintah mengenai regulasi truk ODOL ini berjalan sesuai yang diharapkan. Tentunya hal tersebut juga dapat berdampak positif bagi masa depan transportasi di Indonesia.

Sumber :

www.cnnindonesia.com/berantas-odol-pemerintah-akan-batasi-usia-truk


Leave a Reply

Your email address will not be published.